peraturan kepegawaian

  1. Home
  2. Peraturan Kepegawaian

Pencarian

Show
entries
No Jenis Nomor Tahun Tentang
201 Undang-Undang 6 1982 HAK CIPTA
202 Peraturan Pemerintah 4 1982 PEMBERIAN UANG DUKA WAFAT BAGI KELUARGA PENERIMA PENSIUN
203 Undang-Undang 4 1982 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
204 Undang-Undang 3 1982 WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
205 Undang-Undang 20 1982 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
206 Peraturan Pemerintah 8 1981 PERLINDUNGAN UPAH
207 Undang-Undang 7 1981 WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN DI PERUSAHAAN
208 Peraturan Pemerintah 30 1981 PENGANGKATAN TENAGA KESENIAN DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENERANGAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
209 Peraturan Pemerintah 25 1981 ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
210 Peraturan Pemerintah 9 1980 Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
211 Peraturan Pemerintah 44 1980 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1974 TENTANG GAJI/GAJI KEHORMATAN/UANG KEHORMATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA
212 SE SEKNEG B-0893/SES KAB/IX1979 1979 UNDANGAN PERUSAHAAN SWASTA UNTUK KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI
213 SE Dirjen Anggaran SE/193/1977 1977 PEMBERIAN KENAIKAN GAJI BERKALA DAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN YANG BERLAKU SURUT.
214 Peraturan Pemerintah 8 1977 Penetapa Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negri Sipil dan Janda/Duda
215 Peraturan Pemerintah 7 1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
216 Peraturan Pemerintah 5 1977 Penyesuaian Pokok Pensiun Bekas Janda/Duda dan Anak Yatim Piatunya di Propinsi Irian Jaya
217 Peraturan Pemerintah 33 1977 ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA (ASTEK)
218 Peraturan Pemerintah 26 1977 Pengujian Ksehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia
219 Peraturan Pemerintah 24 1977 Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran RI
220 Peraturan Pemerintah 23 1977 Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang telah mencapai usia 80 (Delapan Puluh) tahun
221 Peraturan Pemerintah 21 1977 Pensiun Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan RI yang tidak merangkap Jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
222 Peraturan Pemerintah 20 1977 Gaji Pokok Jaksa Agung
223 Peraturan Pemerintah 14 1977 Perubahan dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun
224 Peraturan Pemerintah 13 1977 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
225 Peraturan Pemerintah 12 1977 PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PEJABAT NEGARA
226 Kep Mendikbud 0442/P/1977 1977 PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA PEJABAT TERTENTU DALAM LING KUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
227 Undang-Undang 9 1976 NARKOTIKA
228 Kep Menkes 18602/B.Pers/19/S.K/76 1976 PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMIN DAHAN DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN.
229 Peraturan Pemerintah 21 1975 Sumpah/Janji PNS
230 Kepmen Kehutanan 290 /Kpts-II/1998 1998 PENUGASAN TENAGA PENDAMPING (COUNTERPART), PAKAR DAN NARA SUMBER PADA PROYEK KERJASAMA LUAR NEGERI DEPARTEMEN KEHUTANAN
231 Undang-Undang 11 1998 PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
232 Kep Menteri Pertanian 1029/Kpts/OT.210/12/98 1998 PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI LINGKUP PERTANIAN
233 Kep Mendikbud 023/P/1974 1974 PENDELEGASIAN WEWENANG MUTASI KEPEGAWAIAN MENGENAI GURU SEKOLAH DASAR NEGERI YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT YANG DIPERBANTUKAN PADA DAERAH OTONOM
234 Undang-Undang 4 1972 PEROBAHAN DAN TAMBAHAN KETENTUAN MENGE NAI BEBERAPA JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG DAN TENTANG URUTAN DERAJAT/TINGKAT JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG
235 Keputusan Presiden 47 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2003
236 Peraturan Pemerintah 47 2003 PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN
237 Keputusan Presiden 41 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
238 Peraturan Pemerintah 40 2003 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
239 Peraturan Pemerintah 36 2003 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
240 Peraturan Pemerintah 35 2003 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA / DUDANYA
241 Peraturan Pemerintah 34 2003 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
242 Kep Ka BKN 32 2003 TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
243 Peraturan Pemerintah 32 2003 TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA
244 Kepmen Kehutanan 31/KPTS-II/2003 2003 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK 121/KPTS-II/1984 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHUTANAN
245 Keputusan Presiden 30 2003 PERUBAHAN ATAS 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2002
246 Instruksi Presiden 3 2003 KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
247 Peraturan Pemerintah 28 2002 SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN
248 Keputusan Presiden 26 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
249 Undang-Undang 23 2003 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
250 Undang-Undang 22 2003 SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
251 Peraturan Pemerintah 2 2003 PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
252 Undang-Undang 19 2003 BADAN USAHA MILIK NEGARA
253 Undang-Undang 6 1970 PERUBAHAN TERHADAP UNDANG UNDANG NO. 9 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
254 Undang-Undang 14 1970 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
255 SE MENPAN 139/M.PAN/5/2003 2003 PENGATURAN HARI LIBUR.
256 Undang-Undang 13 2003 Ketenagakerjaan
257 SE Mendagri 121/98/SJ 2003 PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENJABAT KEPALA DAERAH.
258 Undang-Undang 12 2003 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
259 Peraturan Pemerintah 1 2003 PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
260 Kep Ka Bapenas KEP. 266/M.PPN/04/2002 2002 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
261 Kep Ka Bapenas KEP. 235/M.PPN/04/2002 2002 PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT PERENCANA
262 Kep Ka Bapenas KEP. 234/M.PPN/04/2002 2002 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
263 Perda Prop. Jateng 9 2002 PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
264 Kep Menteri Pertanian 81/KPTS/OT. 210/2002 2002 ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENELITIAN PENYAKIT TUNGRO
265 Perda Prop. Jateng 8 2002 PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
266 Kep Menteri Pertanian 78/Kpts/OT.210/1/2002 2002 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBERDAYA GENETIK PERTANIAN
267 Perda Prop. Jateng 7 2002 AJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
268 Undang-Undang 5 1997 PSIKOTROPIKA
269 Perda Prop. Jateng 6 2002 PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
270 Kep Gubernur Jateng 59 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
271 Kep Gubernur Jateng 58 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
272 Kep Gubernur Jateng 57 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
273 Kep Gubernur Jateng 56 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI JAWA TENGAH
274 Kep Gubernur Jateng 55 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KANTOR PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
275 Kep Gubernur Jateng 54 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KANTOR KAS DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
276 Kep Gubernur Jateng 53 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KANTOR PENGELOLA DATA ELEKTRONIK PROPINSI JAWA TENGAH
277 Kep Gubernur Jateng 52 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
278 Kep Gubernur Jateng 51 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH WILAYAH I, WILAYAH II DAN WILAYAH III PROPINSI JAWA TENGAH
279 Kep Gubernur Jateng 50 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROPINSI JAWA TENGAH
280 Kep Gubernur Jateng 49 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL PROPINSI JAWA TENGAH
281 Keputusan MENPAN 47/KEP/M.PAN/8/2002 2002 ABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DAN ANGKA KREDITNYA
282 Kep Gubernur Jateng 47 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
283 Kep Gubernur Jateng 46 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROPINSI JAWA TENGAH
284 Undang-Undang 33 PRPS 1964 PENETAPAN PENGHARGAAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PAHLAWAN
285 Peraturan Pemerintah 12 1961 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGYANG SUDAH ADA SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 1961 MENJADI UNDANG-UNDANG
286 Undang-Undang 1 1961 PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG SUDAH ADA SEBELUM TGL. 1 JANUARI 1961 MENJADI UNDANG-UNDANG
287 Kep Gubernur Jateng 45 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TENGAH
288 Kep Gubernur Jateng 44 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN ARSIP DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
289 Kep Gubernur Jateng 43 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROPINSI JAWA TENGAH
290 Kep Gubernur Jateng 42 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TENGAH
291 Kep Gubernur Jateng 40 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ROPINSI JAWA TENGAH
292 Kep Gubernur Jateng 30 2002 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA TENGAH
293 Kep Menteri Pertanian 283/Kpts/OT.210/ 4/2002 2002 ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL KAMBING, DOMBA DAN ITIK
294 Kep Menteri Pertanian 282/Kpts/OT.210/4 / 2002 2002 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI ACEH
295 Kep Gubernur Jateng 24 2002 PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS BINA MARGA PROPINSI JAWA TENGAH
296 Kep Menkes 228/MENKES/ SK/III/2002 2002 PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT YANG WAJIB DILAKSANAKAN DAERAH
297 Perda Prop. Jateng 21 2002 PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN/ KOTA Dl PROPINSI JAWA TENGAH
298 Perda Prop. Jateng 20 2002 PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN Dl PROPINSl JAWA TENGAH
299 Peraturan Pemerintah 31 1954 PEKERJA PEMERINTAH
300 Peraturan Pemerintah 22 1951 PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

Designed & Developed by BKD Provinsi Jawa Tengah