peraturan kepegawaian

  1. Home
  2. Peraturan Kepegawaian

Pencarian

Show
entries
No Jenis Nomor Tahun Tentang
1 Peraturan Pemerintah 49 2018 MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
2 Undang-Undang 23 2023 UU TENTANG ASN
3 Perda Prop. Jateng 19 2002 PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN Dl PROPINSI JAWA TENGAH
4 Kep Mendikbud 012/U/2002 2002 SISTEM PENILAIAN DI SEKOLAH DASAR, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH LUAR BIASA TINGKAT DASAR, DANMADRASAH IBTIDAIYAH
5 Perda Prop. Jateng 8 2001 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN, BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN / KOTA PRO-PINSI JAWA TENGAH WILAYAH I, WILAYAH II, DAN WILAYAH III , BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BAD
6 Peraturan Pemerintah 35 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Ang-Gota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/ Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 T
7 Perda Prop. Jateng 3 2001 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
8 Perda Prop. Jateng 2 2001 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
9 SKB Menaker dan Ka BAKN KEP.40/MEN/2000, 15A TAHUN 2000 2000 PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAI.PENGANTAR KERJA DAN ANGKA KREDITNYA
10 Kep Gubernur Jateng 9 2000 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2000
11 Keputusan Presiden 49 2000 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
12 Keputusan Presiden 40 2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara
13 Kep Gubernur Jateng 1 2000 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IJIN TRAYEK
14 SE Gubernur Jawa Tengah 845.1/06010 1999 Penyaluran Bantuan Perumahan Dari Bapertarum - PNS
15 Keputusan Mendagri 65 TAHUN 1999 1999 PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI PEMBENTUKAN KELURAHAN
16 Keputusan Mendagri 63 TAHUN 1999 1999 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN PERISTILAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
17 SKB mendikbud dan Ka BKN 61409/MPK/KP/99 & 181 TAHUN 1999 1999 PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA
18 Undang-Undang 39 1999 HAK ASASI MANUSIA
19 Undang-Undang 27 1999 PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
20 Perda Prop. Jateng 2 1999 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAHTINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR I TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999
21 Surat Menteri Perumahan & Permukiman 13/UM.01.01/M/02/1999 1999 Pendelegasian Wewenang Kepada Gubernur Kdh Tingkat I Untuk Meneliti Dan Memutuskan Pemberian Bantuan Perumahan Dari Dana Bapertarum - PNS Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Daerah.
22 Perda Prop. Jateng 1 1999 ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT KUSTA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
23 Kep Menteri Perumahan dan Pemukiman 02/KPTS/TAPERUM-PNS/M/1999 1999 Pemberian Bantuan Perumahan kepada PNS Golongan IV/a dan IV/b
24 Kep Menteri Perumahan dan Pemukiman 01/KPTS/TAPERUM-PNS/M/1999 1999 Pemberian Jasa Tabungan Perumahan bagi pegawai Negeri Sipil yang berhenti sebagai PNS karena pensiun/meninggal dunia /sebab-sebab lainnya
25 Peraturan Pemerintah 79 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
26 Peraturan Pemerintah 6 1998 POLISI PAMONG PRAJA
27 Peraturan Pemerintah 49 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabata Struktural
28 Kep Menteri Pertanian 37/Kpts/OT.210/2/ 1998 1998 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGENDALI BIMAS
29 Kep Menteri Pertanian 1018/Kpts/KP.430/12/98 1998 PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANIAN KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTANIAN
30 Undang-Undang 5 1969 PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG
31 Perda Prop. Jateng 19 2002 PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN Dl PROPINSI JAWA TENGAH
32 Perda Prop. Jateng 18 2002 PEMBERIAN PERANGSANG ATAS REALIASASI PENRIMAAN DAERAH KEPADA INSTANSI PENGHASIL/ PEMUNGUT/ PENGELOLA
33 Perda Prop. Jateng 15 2002 POKOK-POKOK PENGELOLAAN BARANG DAERAH
34 Perda Prop. Jateng 13 2002 RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA
35 Perda Prop. Jateng 12 2002 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
36 Perda Prop. Jateng 11 2002 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
37 Kep Mendikbud 012/U/2002 2002 SISTEM PENILAIAN DI SEKOLAH DASAR, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH LUAR BIASA TINGKAT DASAR, DANMADRASAH IBTIDAIYAH
38 Kep Ka Bapenas KEP.019/ M.PPN/12/2001 2001 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN / INPASSINGKE DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PERENCANA
39 Peraturan Pemerintah 84 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan
40 Kep Menperindag 80/MPP/Kep/3/2001 2001 PENGHAPUSAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANDENGAN TINDAK LANJUT DIALIHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
41 Perda Prop. Jateng 8 2001 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN, BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN / KOTA PRO-PINSI JAWA TENGAH WILAYAH I, WILAYAH II, DAN WILAYAH III , BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BAD
42 Kepmen Keuangan 655/KMK.02/2001 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.556/ KMK.03/ 2000 TENTANG TATACARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
43 Kep Menteri Perumahan dan Pemukiman 522/KPTS/M/ 2001 2001 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN ANGKA KREDITNYA
44 Kep Menteri Perumahan dan Pemukiman 521/KPTS/M/ 2001 2001 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN DAN ANGKA KREDITNYA
45 Kep Menteri Perumahan dan Pemukiman 520/KPTS/M/ 2001 2001 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN DAN ANGKA KREDITNYA
46 Kep Menteri Perumahan dan Pemukiman 519/KPTS/M/ 2001 2001 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN DAN ANGKA KREDITNYA
47 Peraturan Pemerintah 5 2001 Pemberhentian Pegawai Negeri Dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada Bekas Propinsi Timor Timur
48 Perda Prop. Jateng 4 2001 TERTIB PEMANFAATAN JALAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN
49 Peraturan Pemerintah 39 2001 Penyelenggaraan Dekonsentrasi
50 Peraturan Pemerintah 38 2001 Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya
51 Peraturan Pemerintah 37 2001 Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim, Dan Pejabat Negara
52 Peraturan Pemerintah 36 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1993
53 Peraturan Pemerintah 35 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Ang-Gota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/ Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Ta
54 Kepmen Keuangan 346/KMK.07/ 2001 2001 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
55 Peraturan Pemerintah 31 2001 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara , Dan Peradilan Agama Serta Janda / Dudanya
56 Perda Prop. Jateng 3 2001 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
57 Peraturan Pemerintah 26 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pega-Wai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997
58 SE MENPAN 222/M.PAN/8/2001 2001 MENTAATI KETENTUAN JAM KERJA.
59 Keputusan MENPAN 22/KEP/M.PAN/4/2001 2001 JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA KREDITNYA
60 Undang-Undang 20 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
61 Peraturan Pemerintah 20 2001 Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
62 Perda Prop. Jateng 2 2001 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
63 Kep Mendikbud 184/U/2001 2001 PEDOMAN PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA DI PERGURUAN TINGGI
64 Kepmen Keuangan 141 / KMK.07 / 2001 2001 141 / KMK.07 / 2001 SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
65 SKB Ka Bapenas & Ka BAKN 1106 /KA/08/2001 & 34A Th. 2001 2001 PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA
66 Kep Mendikbud 107/U/2001 2001 PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH
67 Peraturan Pemerintah 1 2001 Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
68 Kep Ka Bapenas 020/M.PPN/12/2001 2001 PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI PERENCANA
69 Kep Menristek 016/M/Kp/I/2001 2001 PENGANGKATAN TIM ASISTENSI TEKNISMITIGASI BENCANA ALAM DAN APLIKASI REKAYASA FORENSIK TAHUN ANGGARAN 2001
70 Kep Menristek 016/M/Kp/I/2001 2001 PENGANGKATAN TIM ASISTENSI TEKNISMITIGASI BENCANA ALAM DAN APLIKASI REKAYASA FORENSIK TAHUN ANGGARAN 2001
71 SE Menaker SE.04/M/SJ/2000 2000 PENGANGKATAN PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
72 SKB Menaker dan Ka BAKN KEP.40/MEN/2000, 15A TAHUN 2000 2000 PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAI.PENGANTAR KERJA DAN ANGKA KREDITNYA
73 Kep Gubernur Jateng 9 2000 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2000
74 Peraturan Pemerintah 9 2000 Gaji Pokok pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung
75 Peraturan Pemerintah 9 2004 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH PEJABAT NEGARA
76 Keputusan Presiden 6 2004 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
77 Keputusan Presiden 5 2004 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN,
78 Keputusan Presiden 4 2004 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI
79 Perda Prop. Jateng 2 2004 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
80 Keputusan Presiden 1 2004 KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
81 SE Dirjen Anggaran SE-188/A/2003 2003 PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
82 Keputusan MPR IV 2003 SUSUNAN, KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI KONSTITUSI
83 Kep Menteri Perumahan dan Pemukiman 08/KPTS/BKP4N/1996 1996 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH
84 SE Mendagri 894/495/SJ 1995 PENERTIBAN PENYELENGGARAAN DIKLAT OLEH INSTANSI/LEMBAGA DI LUAR DEPDAGRI/PEMERINTAH DAERAH
85 Keputusan Presiden 68 1995 Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah
86 Peraturan Pemerintah 8 2000 Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama
87 Keputusan Presiden 52 2000 Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
88 Keputusan MENPAN 42 /KEP/M.PAN/12/2000 2000 JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN DAN ANGKA KREDITNYA
89 Kep Mendikbud 232/U/2000 2000 PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA
90 Kep Gubernur Jateng 18 2000 PENGGUNAAN GEDUNG GRADHIKA BHAKTI PRAJA MILIK/DIBAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
91 Kep Gubernur Jateng 17 2000 RINCIAN TUGAS KEPALA BALAI, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPALA SEKSI TATA OPERASIONAL, KEPALA SUB SEKSI DAN STAF BALAI PENGOBATAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROPINSI JAWA TENGAH
92 Kep Gubernur Jateng 1 2000 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IJIN TRAYEK
93 Kep Menristek 06 /M/KP/III/2000 2000 ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF AHLI MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
94 Peraturan Pemerintah 63 1999 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINT AH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN
95 Peraturan Pemerintah 12 1995 PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
96 Kepmen Kehutanan 09/Kpts-II/1995 1995 PELIMPAHAN WEWENANG MENGUSULKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA PENERBITAN KARTU TANDAPENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN
97 SE Mendagri 890/3519/SJ 1994 PEMANTAPAN PROGRAM PEMBINAAN DIKLAT APARATUR DEPDAGRI/PEMDA TH 1994/1995 DAN REPELITA VI
98 Peraturan Pemerintah 21 1994 PENYELENGGARA PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
99 Peraturan Pemerintah 19 1994 PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN
100 Kep Gubernur Jateng 875.1/27227/1993 1993 PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENGAJUKAN PER MINTAAN KARTU PEGAWAI (KARPEG) DAN KARTU ISTRI/ KARTU SUAMI (KARIS/KARSU) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II SE JAWA TENGAH

Designed & Developed by BKD Provinsi Jawa Tengah