peraturan kepegawaian

  1. Home
  2. Peraturan Kepegawaian

Pencarian

Show
entries
No Jenis Nomor Tahun Tentang
101 SE Mendagri 802.42/7305/SJ 1993 PENEMPATAN ALUMNI SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (STPDN) TAHUN 1993
102 SE Ka BP-7 544/BP-7/KA/XI/1993 1993 JADWAL PENATARAN P-4 TERPADU BAGI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
103 Instruksi Mendagri 5 1993 PENDAYAGUNAAN ALUMNI KUR SUS KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DALAM NEGERI
104 Peraturan Pemerintah 19 1993 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1985 Tentang gaji pokok pimpinann lembaga tertinggi/tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peratur
105 Peraturan Pemerintah 18 1993 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1980 tentang Hak Keuangan /Administratif Menteri Negara serta janda/dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 th. 1992
106 Peraturan Pemerintah 17 1993 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10/ 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.53/1992
107 Peraturan Pemerintah 16 1993 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 9/ 1980 tentang Hak Keuangan /Administratif Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerint
108 Keputusan Mendagri 14 1993 PETUNJUK TEKNIS MENGENAI PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN USUL PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
109 Peraturan Pemerintah 14 1993 PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
110 Peraturan Pemerintah 13 1993 Larangan Perangkapan Jabatan Hakim Agung Dan Hakim
111 Keputusan Mendagri 12 1993 PERSYARATAN PENGANGKATAN SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT II
112 Kep Ka BAKN 12 1993 PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT/ SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDANYA SERTA KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN
113 SE Gubernur Jawa Tengah 893.3/039012 1992 PEMBINAAN PROGRAM DIKLAT APARATUR
114 SE Gubernur Jawa Tengah 893.3/038431 1992 PENDAYAGUNAAN ALUMNI DIKLAT KEDINASAN
115 SE Gubernur Jawa Tengah 821/14610/1992 1992 ALIH TUGAS PEJABAT STRUKTURAL
116 SE Ka LAN-RI 170/III/4/2/1992 1992 CALON PESERTA TERPILIH BESPANAS PROMOSI II TAHUN 1992/1993
117 SE MENPAN B-439/I/91 1991 PELATIHAN KOORDINASI DAN KOMUNIKASI
118 SE Ka Bandiklat Depdagri 912/D14/ DIKLAT 1991 PEDOMAN INDEKS BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
119 SE Ka Bandiklat Depdagri 893.3/505/ DIKLAT 1991 PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DEPDAGRI/PEMDA
120 SE Mendagri 890/6916/SJ 1991 PEGAWAI YANG MENANGANI PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI DAERAH TK II
121 SE Ka Bandiklat Depdagri 890/408/ DIKLAT 1991 PRIORITAS PROGRAM DIKLAT APARAT DATI II DALAM BENTUK BAGAN
122 SE Mendagri 820.3/5132/SJ/91 1991 PENYELESAIAN USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
123 Instruksi Mendagri 8 1991 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEJABAT WILAYAH/ DAERAH DAN KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN
124 Peraturan Pemerintah 69 1991 PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA
125 Kep Gubernur Jateng 566/86/1991 1991 PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN DIRI DILUAR JAM KERJA DAN HUBUNGAN KERJA BAGI BURUH/PEKERJA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
126 Instruksi Gubernur Jateng 556.1/94/91 1991 LARANGAN PENAYANGAN DAN MENYANYIKAN LAGU-LAGU MANDARIN DI TEMPAT INDUSTRI PARIWISATA DAN ATAU USAHA PERDAGANGAN DENGAN PERALATAN KARAOKE DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
127 Peraturan Pemerintah 13 1991 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1985 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
128 Peraturan Mendagri 1 1991 PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEJABAT WILAYAH/DAERAH DAN KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN
129 SE Gubernur Jawa Tengah 061/35673 1991 TATACARA PENANDA TANGANAN NASKAH DINAS
130 Instruksi Gubernur Jateng 025/134/1991 1991 PELAKSANAAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 12 AGUSTUS 1991 NOMOR 025/133/1991 TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DATI I JAWA TENGAH
131 SE Gubernur Jawa Tengah 865/00960 2003 PENATAAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH PROP JAWA TENGAH
132 Kep Gubernur Jateng 821.2/124/2003 2003 PENILAIAN/EVALUASI KINERJA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
133 Keputusan Presiden 69 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN
134 Keputusan Presiden 68 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
135 Keputusan Presiden 67 2003 PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2003
136 Keputusan Presiden 66 2003 PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2003
137 Keputusan Presiden 65 2003 PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIMMENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003
138 Keputusan Presiden 64 2003 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003
139 Peraturan Pemerintah 62 2003 HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM BESERTA PERANGKAT PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
140 Keputusan Presiden 59 2003 TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA
141 Peraturan Pemerintah 55 2003 TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA PENDIDIKAN
142 Keputusan Presiden 54 2003 POLA ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
143 Peraturan Pemerintah 54 2003 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
144 Keputusan Presiden 52 2003 PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA TINGGI NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
145 Keputusan Presiden 50 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, PENGUJI MUTU BARANG, DAN PENERA
146 Kep Gubernur Jateng 025/133/1991 1991 PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNG AN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I JAWATENGAH
147 SE Kepala BAKN K.99-12/V.8-25 1990 PELAKSANAAN KENAIKAN SECARA LANGSUNG BAGI GURU TENAGA DOKTER DAN TENAGA PERAWATAN
148 SE Kepala BAKN K.99-12/V.8-25 1990 PELAKSANAAN KENAIKAN SECARA LANGSUNG BAGI GURU TENAGA DOKTER DAN TENAGA PERAWATAN
149 SE Kepala BAKN K.99-12/V.11-23 1990 PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT BAGI GURU DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DIKBUD.
150 Instruksi Mendagri dan Jaksa Agung INST-03/MEN/1990 1990 TATA CARA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/ PEGAWAI NEGERI SIPIL
151 SE Ka Bandiklat Depdagri 893.2/1115/ DIKLAT 1990 PROGRAM DIKLAT SEPADA DEPDAGRI
152 SE Mendagri 890/873/SJ 1990 PETUNJUK LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PROGRAM DIKLAT 1990/1991 DAN PENYUSUNAN PROGRAM 1991/1992
153 SE Mendagri 890/3620/SJ 1990 PROGRAM DIKLAT PEJABAT/STAF BAPPEDA TK II
154 SE Mendagri 890/3619/SJ 1990 PROGRAM DIKLAT DEPDAGRI/PEMDA 1991/1992
155 SE Mendagri 820/1908/PUOD/90 1990 PROSEDUR PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI
156 SE Gubernur Jawa Tengah 811/022149 1990 PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGADAAN TENGAH CALON PNS/PNS
157 SE Mendagri 811.14/68/90 1990 TATA CARA USUL PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
158 Keputusan Mendagri 81 1990 PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGHKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
159 SE Mendagri 802.4/554.6/SJ/90 1990 MUTASI GURU
160 SE Gubernur Jawa Tengah 802.12/015953 1990 JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN.
161 SE Mendagri 801/9157/SJ/90 1990 PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI
162 Peraturan Pemerintah 30 1990 Pendidikan Tinggi
163 Peraturan Pemerintah 29 1990 Pendidikan Menengah
164 SE Mendagri 193/1773/SJ 1990 PENGURUSAN ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
165 SE Kepala BAKN 17/SE/1990 1990 PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI NEGERI SIPIL
166 Keputusan Mendagri 12 1990 PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
167 SE Mendagri 099/2366/SJ 1990 PENUGASAN PEJABAT/STAF KE LUAR NEGERI
168 SE Gubernur Jawa Tengah 099 / 042270 - 2 1990 PERJALANAN PNS KE LUAR NEGERI
169 SE Kepala BKN S-598/K/1989 1989 PENDIDIKAN BAGI PEMERIKSA DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH
170 SKB Menaker dan Ka BAKN KEP.135/MEN/1989 & 17/KEP/1989 1989 ATA CARA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/ PEGAWAI NEGERI SIPIL
171 SE Mendagri 893.3/2931/SJ 1989 PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
172 Surat Mendagri 893.3/2931/SJ 1989 PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN APARATUR.
173 Surat Mendagri 893.3/1674/SJ 1989 TINDAK LANJUT KURSUS KEPEMIMPINAN APARAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
174 Keputusan Mendagri 893.3-273 1989 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL, KHUSUS ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI PARA PEJABAT ESELON DAN STAF POTENSIAL YANG MENANGANI BIDANG KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI PUSAT DAN DAERAH
175 Surat Mendagri 808/848 1989 PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
176 SE Mendagri 802.122/10596/SJ/89 1989 PENGGANTIAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH YANG TELAH MENJABAT 5 TAHUN ATAU LEBIH.
177 Peraturan Pemerintah 8 1989 PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA
178 Keputusan Mendagri 5 1989 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENJENJANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
179 Keputusan Mendagri 4 1989 PANATARAN PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN BAGIISTERI PESERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENJENJANGAN SESPADAN SEPADYA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
180 SKB Mendagri dan Menhankam 35 TAHUN 1989KEP/09/VI/1989 1989 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERTAHAN AN KEAMANAN NEGARA BAGI APARAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI
181 SEB Ka BAKN dan Dirjen Anggaran 19/SE/1989 & SE-51/A/1989 1989 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEMBERIAN PENSIUN JANDA/ DUDANYA SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA
182 SE Ka BAPEK 1575/BAPEK/3/89 1989 PEMBERHENTIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI HUKUMAN PENJARA DAN MENINGGALKAN TUGAS SELAMA 6 (ENAM) BULAN SECARA TERUS MENERUS.
183 Instruksi Mendagri dan Jaksa Agung 11 TAHUN 1989 & INS-007/J.A/3/ 1989 1989 PELAKSANAAN PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENANG KAPAN /PENAHANAN PEJABAT/PEGAWAI PEMERINTAH WILAYAH/DAERAH DALAM JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
184 Keputusan Mendagri 21 1988 PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN APARATUR PEMERINTAH DESA/PEMERINTAH KELURAHAN
185 SE Ka Bandiklat Depdagri 897/559/ DIKLAT 1987 PETUNJUK TEKNIS PENGESAHAN PESERTA PENDIDIKANDAN LATIHAN
186 SE Mendagri 890/12800/SJ 1987 PENGEMBANGAN PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH
187 Peraturan Pemerintah 7 1987 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG KESEHATAN KEPADA DAERAH
188 Kep Mensos 11/HUK/1987 1987 PENDELEGASIAN WEWENANG DIBIDANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN SOSIAL YANG DIPERBANTUKAN PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I DAN II SELURUH INDONESIA
189 Kep Gubernur Jateng 875.1/39242/1986 1986 PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DIBIDANG KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SE JA
190 SE Gubernur Jawa Tengah 875.1/36959/1986 1986 Petunjuk Pelaksanaan SK Gubernur Kdh Tk I Jawa Tengah Nomor 875.1/39242/1986 tgl. 1 Desember 1986
191 SE Mendagri 117/915/PUOD 1986 PROSEDUR PEMBENTUKAN HUBUNGAN PERSAHABATAN/KERJASAMA ANTARA PEMDA DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DI DALAM DAN LUAR NEGERI
192 Kep Gubernur Jateng 875/2160/1985 1985 PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
193 Undang-Undang 8 1985 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
194 SE Gubernur Jawa Tengah 099/16032 1985 KUNJUNGAN PEJABAT PEMERINTAH KE LUAR NEGERI DENGAN SPONSOR/PEMBIAYAANDARI PERUSAHAAN SWASTA
195 Keputusan Presiden 22 1984 TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN SUBSIDI GAJI DAN PENSIUN BAGI DAERAH OTONOM
196 SE Mendagri 098 / 3199 1984 USULAN PENGIRIMAN PEJABAT KE LUAR NEGERI
197 Kep Gubernur Jateng 474.2/77/1983 1983 PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAK AN/ PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TK I JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KAB/KOTAMADYA DATI II SE JAWA TENGAH
198 Peraturan Pemerintah 22 1983 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
199 Peraturan Pemerintah 1 1983 PERLAKUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS ATAU CACAT AKIBAT KECELAKAAN KARENA DINAS
200 SE Mendagri 099/1345/PUOD 1983 Kunjungan pejabat pemerintah ke Luar Negeri dengan sponsor/Pembiayaan dari perusahaan swasta.

Designed & Developed by BKD Provinsi Jawa Tengah