peraturan kepegawaian

  1. Home
  2. Peraturan Kepegawaian

Pencarian

Show
entries
No Jenis Nomor Tahun Tentang
201 Undang-Undang 6 1982 HAK CIPTA
202 Peraturan Pemerintah 4 1982 PEMBERIAN UANG DUKA WAFAT BAGI KELUARGA PENERIMA PENSIUN
203 Undang-Undang 4 1982 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
204 Undang-Undang 3 1982 WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
205 Undang-Undang 20 1982 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
206 Peraturan Pemerintah 8 1981 PERLINDUNGAN UPAH
207 Undang-Undang 7 1981 WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN DI PERUSAHAAN
208 Peraturan Pemerintah 30 1981 PENGANGKATAN TENAGA KESENIAN DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENERANGAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
209 Peraturan Pemerintah 25 1981 ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
210 Peraturan Pemerintah 9 1980 Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
211 Peraturan Pemerintah 44 1980 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1974 TENTANG GAJI/GAJI KEHORMATAN/UANG KEHORMATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA
212 SE SEKNEG B-0893/SES KAB/IX1979 1979 UNDANGAN PERUSAHAAN SWASTA UNTUK KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI
213 SE Dirjen Anggaran SE/193/1977 1977 PEMBERIAN KENAIKAN GAJI BERKALA DAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN YANG BERLAKU SURUT.
214 Peraturan Pemerintah 8 1977 Penetapa Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negri Sipil dan Janda/Duda
215 Peraturan Pemerintah 7 1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
216 Peraturan Pemerintah 5 1977 Penyesuaian Pokok Pensiun Bekas Janda/Duda dan Anak Yatim Piatunya di Propinsi Irian Jaya
217 Peraturan Pemerintah 33 1977 ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA (ASTEK)
218 Peraturan Pemerintah 26 1977 Pengujian Ksehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia
219 Peraturan Pemerintah 24 1977 Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran RI
220 Peraturan Pemerintah 23 1977 Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang telah mencapai usia 80 (Delapan Puluh) tahun
221 Peraturan Pemerintah 21 1977 Pensiun Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan RI yang tidak merangkap Jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
222 Peraturan Pemerintah 20 1977 Gaji Pokok Jaksa Agung
223 Peraturan Pemerintah 14 1977 Perubahan dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun
224 Peraturan Pemerintah 13 1977 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
225 Peraturan Pemerintah 12 1977 PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PEJABAT NEGARA
226 Kep Mendikbud 0442/P/1977 1977 PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA PEJABAT TERTENTU DALAM LING KUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
227 Undang-Undang 9 1976 NARKOTIKA
228 Kep Menkes 18602/B.Pers/19/S.K/76 1976 PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMIN DAHAN DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN.
229 Peraturan Pemerintah 21 1975 Sumpah/Janji PNS
230 Kepmen Kehutanan 290 /Kpts-II/1998 1998 PENUGASAN TENAGA PENDAMPING (COUNTERPART), PAKAR DAN NARA SUMBER PADA PROYEK KERJASAMA LUAR NEGERI DEPARTEMEN KEHUTANAN
231 Undang-Undang 11 1998 PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
232 Kep Menteri Pertanian 1029/Kpts/OT.210/12/98 1998 PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI LINGKUP PERTANIAN
233 Kep Mendikbud 023/P/1974 1974 PENDELEGASIAN WEWENANG MUTASI KEPEGAWAIAN MENGENAI GURU SEKOLAH DASAR NEGERI YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT YANG DIPERBANTUKAN PADA DAERAH OTONOM
234 Undang-Undang 4 1972 PEROBAHAN DAN TAMBAHAN KETENTUAN MENGE NAI BEBERAPA JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG DAN TENTANG URUTAN DERAJAT/TINGKAT JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG
235 Keputusan Presiden 47 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2003
236 Peraturan Pemerintah 47 2003 PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN
237 Keputusan Presiden 41 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
238 Peraturan Pemerintah 40 2003 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
239 Peraturan Pemerintah 36 2003 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
240 Peraturan Pemerintah 35 2003 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA / DUDANYA
241 Peraturan Pemerintah 34 2003 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
242 Kep Ka BKN 32 2003 TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
243 Peraturan Pemerintah 32 2003 TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA
244 Kepmen Kehutanan 31/KPTS-II/2003 2003 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK 121/KPTS-II/1984 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHUTANAN
245 Keputusan Presiden 30 2003 PERUBAHAN ATAS 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2002
246 Instruksi Presiden 3 2003 KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
247 Peraturan Pemerintah 28 2002 SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN
248 Keputusan Presiden 26 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
249 Undang-Undang 23 2003 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
250 Undang-Undang 22 2003 SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Designed & Developed by BKD Provinsi Jawa Tengah