peraturan kepegawaian

Pencarian

Show
entries
No Jenis Nomor Tahun Tentang
151 SE Ka Bandiklat Depdagri 893.2/1115/ DIKLAT 1990 PROGRAM DIKLAT SEPADA DEPDAGRI
152 SE Mendagri 890/873/SJ 1990 PETUNJUK LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PROGRAM DIKLAT 1990/1991 DAN PENYUSUNAN PROGRAM 1991/1992
153 SE Mendagri 890/3620/SJ 1990 PROGRAM DIKLAT PEJABAT/STAF BAPPEDA TK II
154 SE Mendagri 890/3619/SJ 1990 PROGRAM DIKLAT DEPDAGRI/PEMDA 1991/1992
155 SE Mendagri 820/1908/PUOD/90 1990 PROSEDUR PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI
156 SE Gubernur Jawa Tengah 811/022149 1990 PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGADAAN TENGAH CALON PNS/PNS
157 SE Mendagri 811.14/68/90 1990 TATA CARA USUL PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
158 Keputusan Mendagri 81 1990 PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGHKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
159 SE Mendagri 802.4/554.6/SJ/90 1990 MUTASI GURU
160 SE Gubernur Jawa Tengah 802.12/015953 1990 JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN.
161 SE Mendagri 801/9157/SJ/90 1990 PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI
162 Peraturan Pemerintah 30 1990 Pendidikan Tinggi
163 Peraturan Pemerintah 29 1990 Pendidikan Menengah
164 SE Mendagri 193/1773/SJ 1990 PENGURUSAN ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
165 SE Kepala BAKN 17/SE/1990 1990 PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI NEGERI SIPIL
166 Keputusan Mendagri 12 1990 PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
167 SE Mendagri 099/2366/SJ 1990 PENUGASAN PEJABAT/STAF KE LUAR NEGERI
168 SE Gubernur Jawa Tengah 099 / 042270 - 2 1990 PERJALANAN PNS KE LUAR NEGERI
169 SE Kepala BKN S-598/K/1989 1989 PENDIDIKAN BAGI PEMERIKSA DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH
170 SKB Menaker dan Ka BAKN KEP.135/MEN/1989 & 17/KEP/1989 1989 ATA CARA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/ PEGAWAI NEGERI SIPIL
171 SE Mendagri 893.3/2931/SJ 1989 PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
172 Surat Mendagri 893.3/2931/SJ 1989 PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN APARATUR.
173 Surat Mendagri 893.3/1674/SJ 1989 TINDAK LANJUT KURSUS KEPEMIMPINAN APARAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
174 Keputusan Mendagri 893.3-273 1989 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL, KHUSUS ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI PARA PEJABAT ESELON DAN STAF POTENSIAL YANG MENANGANI BIDANG KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI PUSAT DAN DAERAH
175 Surat Mendagri 808/848 1989 PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
176 SE Mendagri 802.122/10596/SJ/89 1989 PENGGANTIAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH YANG TELAH MENJABAT 5 TAHUN ATAU LEBIH.
177 Peraturan Pemerintah 8 1989 PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA
178 Keputusan Mendagri 5 1989 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENJENJANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
179 Keputusan Mendagri 4 1989 PANATARAN PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN BAGIISTERI PESERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENJENJANGAN SESPADAN SEPADYA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
180 SKB Mendagri dan Menhankam 35 TAHUN 1989KEP/09/VI/1989 1989 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERTAHAN AN KEAMANAN NEGARA BAGI APARAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI
181 SEB Ka BAKN dan Dirjen Anggaran 19/SE/1989 & SE-51/A/1989 1989 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEMBERIAN PENSIUN JANDA/ DUDANYA SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA
182 SE Ka BAPEK 1575/BAPEK/3/89 1989 PEMBERHENTIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI HUKUMAN PENJARA DAN MENINGGALKAN TUGAS SELAMA 6 (ENAM) BULAN SECARA TERUS MENERUS.
183 Instruksi Mendagri dan Jaksa Agung 11 TAHUN 1989 & INS-007/J.A/3/ 1989 1989 PELAKSANAAN PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENANG KAPAN /PENAHANAN PEJABAT/PEGAWAI PEMERINTAH WILAYAH/DAERAH DALAM JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
184 Keputusan Mendagri 21 1988 PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN APARATUR PEMERINTAH DESA/PEMERINTAH KELURAHAN
185 SE Ka Bandiklat Depdagri 897/559/ DIKLAT 1987 PETUNJUK TEKNIS PENGESAHAN PESERTA PENDIDIKANDAN LATIHAN
186 SE Mendagri 890/12800/SJ 1987 PENGEMBANGAN PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH
187 Peraturan Pemerintah 7 1987 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG KESEHATAN KEPADA DAERAH
188 Kep Mensos 11/HUK/1987 1987 PENDELEGASIAN WEWENANG DIBIDANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN SOSIAL YANG DIPERBANTUKAN PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I DAN II SELURUH INDONESIA
189 Kep Gubernur Jateng 875.1/39242/1986 1986 PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DIBIDANG KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SE JA
190 SE Gubernur Jawa Tengah 875.1/36959/1986 1986 Petunjuk Pelaksanaan SK Gubernur Kdh Tk I Jawa Tengah Nomor 875.1/39242/1986 tgl. 1 Desember 1986
191 SE Mendagri 117/915/PUOD 1986 PROSEDUR PEMBENTUKAN HUBUNGAN PERSAHABATAN/KERJASAMA ANTARA PEMDA DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DI DALAM DAN LUAR NEGERI
192 Kep Gubernur Jateng 875/2160/1985 1985 PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
193 Undang-Undang 8 1985 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
194 SE Gubernur Jawa Tengah 099/16032 1985 KUNJUNGAN PEJABAT PEMERINTAH KE LUAR NEGERI DENGAN SPONSOR/PEMBIAYAANDARI PERUSAHAAN SWASTA
195 Keputusan Presiden 22 1984 TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN SUBSIDI GAJI DAN PENSIUN BAGI DAERAH OTONOM
196 SE Mendagri 098 / 3199 1984 USULAN PENGIRIMAN PEJABAT KE LUAR NEGERI
197 Kep Gubernur Jateng 474.2/77/1983 1983 PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAK AN/ PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TK I JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KAB/KOTAMADYA DATI II SE JAWA TENGAH
198 Peraturan Pemerintah 22 1983 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
199 Peraturan Pemerintah 1 1983 PERLAKUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS ATAU CACAT AKIBAT KECELAKAAN KARENA DINAS
200 SE Mendagri 099/1345/PUOD 1983 Kunjungan pejabat pemerintah ke Luar Negeri dengan sponsor/Pembiayaan dari perusahaan swasta.

Designed & Developed by BKD Provinsi Jawa Tengah